Sumber berita: www.pontianakkota.go.id
Pontianak menjadi satu di antara kota di Indonesia yang menerima bantuan teknis pengelolaan resiko dan ketahanan bencana banjir dari World bank dan The Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). Bantuan tersebut sumber dananya berasal dari Switzerland melalui Bank Dunia. "Mereka akan membantu dengan menurunkan tim untuk menangani permasalahan genangan atau banjir di Kota Pontianak secara permanen," ujar Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono usai melakukan pertemuan dengan pihak Bank Dunia dan Bappenas di Aula Rohana Muthalib Kantor Bappeda Kota Pontianak, Senin (26/8/2019).
Ia berharap bantuan yang diterima tidak hanya berupa bantuan teknis saja, tetapi juga bantuan pendanaan. Dalam hal ini, penanganan genangan dan banjir di Kota Pontianak mendapat dukungan melalui Bank Dunia dan Kementerian Pekerjaan Umum. Sasaran bantuan teknis ini secara menyeluruh di wilayah Kota Pontianak. "Bahkan daerah pinggiran kota juga masuk dalam kajian mereka," sebut Edi.
Saat ini, lanjut dia, tim dari Bank Dunia masih dalam tahap kajian teknis. Selanjutnya, akan dituangkan dalam Detail Engineering Design (DED). Kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah yang harus dilaksanakan. "Yang mana menjadi skala prioritas dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, kota dan kita harapkan sumber pendanaannya dari Bank Dunia juga," ungkapnya.
Ahli Infrastruktur Bank Dunia di Jakarta, Jian Vun menjelaskan, kedatangan pihaknya ke Pontianak dalam rangka untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana program bantuan teknis diterapkan selama ini di Kota Pontianak. "Selanjutnya Bank Dunia akan mendukung program diagnostik ketahanan kota terhadap banjir," tuturnya.
Menurutnya, akan ada analisis lebih dan identifikasi terkait pilihan-pilihan investasi. Meskipun diakui Jian bahwa pihaknya belum memulai diagnostiknya, tetapi setidaknya akan mencakup pilihan-pilihan investasi untuk usaha-usaha struktural dan nonstruktural dalam rangka memperkuat ketahanan Kota Pontianak terhadap banjir perkotaan. "Dan ini akan disediakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah," pungkasnya. (jim/humpro)
